Lampung Tengah (28/9/25) – Praduga adanya nepotisme yang kini sedang merebak isunya terhembuskan di masyarakat menjadi polemik berkepanjangan. Kenapa bisa terjadi pengisian jabatan strategis Sekda, BPKAD, plt Bapenda di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah bisa diisi oleh keluarga Bupati Ardito Wijaya. Hal ini dapat menimbulkan skeptis.
Skeptis adalah seseorang yang memiliki sifat atau sikap kurang percaya dan selalu meragukan suatu hal, tidak mudah menerima sesuatu apa adanya sebelum ada bukti yang jelas. Seperti yang terjadi saat ini di tengah tengah masyarakat di tata pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah terjadi kebijakan yang dapat menimbulkan dugaan negatif.
“Adanya isu Nepotisme dan kas daerah kosong adalah bentuk dari dugaan buruknya kinerja Bupati dan pejabat pembantunya yang tidak becus bekerja,” kata Al Ahra salah satu Aktivis di Lampung Tengah
Bentuk ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah dapat bermanifestasi melalui penurunan partisipasi publik dan apatisme. munculnya narasi negatif dan spekulasi seperti adanya nepotisme dan Kasda kosong hingga para rekanan pemerintah daerah berteriak “Kok bisa Kas daerah bisa kosong dengan alasan kebijakan dari pusat, sistem dari pusat, dan ada salah satu pegawai dari BPKAD yang tidak mau disebut namanya menegaskan belum bisa membayarkan tagihan rekanan karena Kas daerah lagi kosong.
“Jawaban yang muter muter dari penjelasan BPKAD menjadi pertanyaan besar. Baru kali ini sepanjang kepemimpinan silih bergantinya kepala daerah terjadi Kas Daerah kosong di kepemimpinan Bupati Ardito Wijaya,” ungkap salah satu aktivis yang aktif mengkritik.
Menurut Ferry Arief, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat kepada dinasty Bupati Ardito Wijaya, sangat tampak mencolok Nepotismenya yang dijadikan pejabat strategis Sekda, Kepala BPKAD, plt. Bapenda seperti boneka . Sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem dinasty yang dibangun bisa menyebabkan dugaan adanya potensi korupsi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, kebijakan yang tidak konsisten, serta pelayanan publik yang buruk.
