Lampung Tengah – Kegiatan OPD yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 tampak pejabatnya rebutan pengaruh. Menurut Ferry Arief Nahkoda DPC PWRI yang berkantor di Gunung Sugih merasa bingung ketika bersilaturahmi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melihat adanya pembagian kegiatan proyek di tentukan oleh beberapa pejabat yang merasa punya peran dan kewenangan untuk mengaturnya.
“Keprihatinan ini menurut Ferry Arief dapat menimbulkan adanya matahari kembar, artinya fungsi jabatan Kepala Dinas OPD tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” Kilasnya.
Tugas pokok Kepala Dinas (Dinas/SKPD) adalah membantu pimpinan daerah (Bupati/Walikota) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang tertentu. Fungsinya mencakup perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program kerja dinas, serta membina dan mengoordinasikan seluruh unit dan staf di bawahnya.
“Mencermati fakta dilapangan, Kepala Dinas SKPD jika ditemui dikantornya ada yang tidak tampak diruangan dengan alasan sedang dinas luar (DL), sehingga yang mengambil kebijakan adalah bawahannya,” ungkap Ferry Arief.
Lanjutnya, Kalau misal Kepala Dinas selalu tidak ada dikantornya dengan alasan dinas luar kan tidak setiap hari. Kepala dinas SKPD mempunyai peran penting di OPD nya. Jika keputusan di limpahkan ke bawahannya lantas apa tugas dan fungsi dari Kepala dinas. Sedang bawahannya pasti ada banyak tekanan tekanan dan adanya dugaan intervensi dari lingkaran kepentingan politik dan pihak pihak yang merasa andil di pemenangan pilkada 2024 dalam pembagian kegiatan proyek yang akhirnya dapat menimbulkan human error mengambil kebijakan tanpa koordinasi dengan kepala dinasnya.
“Bahkan ada pernyataan dari beberapa kepala dinas OPD merasa tidak punya kapasitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan ketika di mintai keterangan, karena dalam masa transisi penempatan jabatan yang masih dalam evaluasi sangat rentan kami memberikan statmen,” ungkap Kadinas yang enggan disebut namanya.
Menyikapi dugaan adanya matahari kembar ini setingan atau terjadi karena rebutan pengaruh dalam mengambil sikap dan keputusan kebijakan.
“Kami sebagai masyarakat pemerhati kebijakan publik sangat menyayangkan adanya ketimpangan yang terjadi di beberapa OPD,” Pungkasnya. (*)
