Lampung Tengah – Ironis rumah wakil rakyat (DPRD) Lampung Tengah kosong ketika di demo Aliansi Lintas Antar Organisasi (ALAO). Didapat informasi dari staf kesekretariatan DPRD para anggota dewan baru ada acara Bimtek. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat massa yang tergabung dalam Aliansi Media, LSM dan Ormas. Unjuk rasa yang digelar di halaman gedung kantor DPRD Lampung Tengah merupakan rangkaian dari unjuk rasa di kantor kejaksaan negeri Lampung Tengah. Kamis (16/10/25).
Unjuk rasa dijaga ketat dari Kepolisian dan TNI. Orasi di suarakan lantang oleh ketua LSM PGK dan Ketua Ormas Laskar Lamteng bersama massa pengunjuk rasa masih satu komando menuntut fungsi DPRD sebagai wakil rakyat jangan bercinta dengan eksekutif, sehingga fungsi DPRD jadi lemah syahwat alias mandul sebagai lembaga legislatif yang punya peran penting sebagai penyambung lidah rakyat.
Tugas utama DPRD adalah legislasi (membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah), anggaran (membahas dan menyetujui APBD), dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Selain itu, DPRD juga memiliki tugas untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, serta memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah.
Mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Tujuan: Memastikan program pembangunan berjalan sesuai anggaran yang telah disepakati, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Harusnya DPRD paham tentang tugas pokok dan fungsinya yang sampai saat ini tampak DPRD tiada guna sebagai wakil rakyat habis habiskan anggaran saja hanya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Faktanya Kinerja DPRD Lampung Tengah tidak kelihatan jejaknya hanya sebatas pencitraan dan tidak paham tentang etos kerja serta tidak peka kondisi sosial masyarakat.
Dimana fungsi DPRD berperan sebagai lembaga pengawasan MANDULLL. Banyak proyek proyek pemerintah daerah Lampung Tengah yang diduga bermasalah, Nepotisme terjadi pada jabatan strategis di eksekutif terkesan akan membangun dinasty, dugaan jual beli jabatan, dugaan bagi bagi proyek sehingga kolusi diduga tercipta dan dugaan korupsi ada dimana mana.
“Kemana DPRD ???????, kok tidak bekerja menjalankan fungsinya. Paham tidak tugas kalian??,” Lantang Yunisa.
Sementara Ketua PGK berteriak dengan lantang akan mengadakan aksi unjuk rasa lebih besar lagi jika DPRD tuli tidak mau mendengarkan suara masyarakat.
“Disela orasi, perwakilan dari sekwan naik keatas mobil komando untuk memberikan apresiasi dan tanggapan dan akan diteruskan ke pimpinan, ” pungkasnya (Timred).
